Pilkades Serentak Mencetak Kades Visioner

Read Time:2 Minute, 10 Second

Kesiapan pemerintahan desa dalam menghadapi Pilkades Serentak 2019 di Kabupaten Jember ini terbukti dengan langkah-langkah sosialisasi oleh dinas teknis. Kemudian dilanjutkan dengan diadakannya beberapa tahapan pilkades yang dimusyawarahkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bersama masyarakat desa, misalnya pembentukan panitia , menetapkan anggaran dan tata tertib pelaksanaan pilkades. Dalam pelaksanaan tersebut panitia pilkades menjadi manusia yang “super” sibuk , dan banyak mencurahkan tenaga dan pikiran. Agar pelaksanaan pilkades tesebut sesuai dengan target yaitu terpilihnya cakades menjadi Kades yang definitif menjadi pemimpin desa yang sah sesuai dengan mandat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kerepotan dan cucuran panitia pilkades kadang tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan oleh masyarakat desa. Beberapa fakta dilapangan, sering hasil pilkades justru menjadi potensi penolakan warga desa setelah mengetahui kadesnya tidak memenuhi janji-janjinya. Hal ini diungkapkan oleh Iwan Kusuma , aktifis reforma pedesaan di sela-sela waktu diskusi FGD pangan di sekber KRD Jember, “Sering Kades setelah terpilih beberapa bulan kemudian mendapatkan mosi tidak percaya dari warganya, ini karena warga ketika memilih tidak secara cerdas,” jelasnya. Agar dalam pemilihan kepala desa mengedepankan ke jujuran dan tidak ada manipulasi dalam bentuk apapun, karena kita ingin membangun pemerintahan desa dengan kejujuran. Jangan sampai pemilihan kepala desa nantinya muncul cakades “abal-abal” atau “boneka” yang berorientasi kemenangan petahana.

Iwan menginginkan, nantinya Kades yang terpilih nanti punya kapasitas dan integritas, serta mengerti tata kelola pemerintahan desa, serta paham situasi dan permasalahan masyarakat desa. Selain itu, Kades terpilih nantinya harus berkomitmen dan konsisten dengan visi dan misi saat berkampanye. Apalagi dalam pengelolaan APBDes juga harus tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan, selanjutnya pemberdayaan pelayanan masyarakat juga harus optimal.
Kades terpilih nantinya, juga harus dapat membangun komunikasi yang intensif dengan BPD dan perangkat pemerintahan desa. Terutama dalam pengelolaan Dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup besar, karena hakekat tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, maka perlu melibatkan masyarakat, ketika merencanakan pembangunan infrastruktur sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. Disinilah peran dan fungsi BPD sebagai perwakilan masyarakat dalam pengawasan, penganggaran, dan membuat aturan desa dengan penuh tanggung jawab.

Tahapan pemilihan kepala desa yang telah direncanakan dan disusun melalui mekanisme musyawarah desa sudah semestinya ada targetan. Targetnya bahwa pemilihan kepala desa ini adalah momentum permandatan amanah rakyat desa pada para kontestan untuk kelak dilaksanakan dan wujudkan demi kesejahteraan rakyat. Bukan hanya untuk kepentingan kepala desa dan para pendukungnya semata, tetapi program pembangunan nantinya untuk semua masyarakat.
“Terakhir, saya berkeinginan kelak perencanaan pembangunan desa mengarah pada pembangunan industri pertanian yang berbasis pangan. Karena kepentingan pengelolaan pertanian kedepan selain menjamin ketersediaan pangan juga harus berorientasi pasar. Sehingga masyarakat dan pemerintahan desanya mempunyai visi mengelola potensi SDM dan sumber daya alam dengan inovasi teknologi baru termaktub dalam RPJMDes ,” pungkasnya

0 0

About Post Author

Besuki.id

Jalan suprapto 16
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Besuki.id

Jalan suprapto 16

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan