Developer Jember Mempertanyakan Keseriusan Pemerintah Terkait Subsidi FLPP

Read Time:2 Minute, 3 Second

Pemerintah menyetujui permintaan dari tiga asosiasi pengembang perumahan, yaitu Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) untuk menambah dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang habis Agustus silam.

“Tadi kami sampaikan bahwa untuk sampai di akhir tahun sebenarnya kita membutuhkan hampir 130 unit rumah FLPP yang perlu dana subsidinya. Akan tetapi kementerian PUPR sudah mengajukan ke Menteri Keuangan untuk unit hampir 80 ribu yaitu sebesar Rp.8,6 triliun,” kata Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata usai diterima Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta.

Menurut Soelaeman, tambahan dana subsidi sebesar Rp.8,6 triliun yang akan cair minggu depan atau maksimal 2 minggu ke depan itu cukup untuk bisa mengambil nafas sampai November. “Tentu ini adalah sebuah angin segar untuk para konsumen yang sudah mendambakan masuk ke rumah karena dengan KPR teman-teman semua juga bisa merealisasikan KPR-nya bagi konsumen-konsumen di seluruh Indonesia,” sambung Soelaeman.

Menurut Ketua Umum REI itu, REI telah membangun rumah subsidi sebanyak 400 ribu unit, Himperra 60 ribu, dan APERSI 150 ribu. Sehingga kontribusi ketiga asosiasi itu secara keseluruhan sudah hampir 65% dari program sejuta rumah. “Sehingga tadi kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa ini adalah kontribusi atau peran kita swasta dalam membangun program rumah rakyat. Dan beliau sangat apresiasi terhadap kinerja para swasta ini,” kata Soelaeman.

Dari Jember praktisi properti Hendro Subandrio,SH, mempertanyakan keseriusan pemerintah terhadap pencairan dana FLPP. Sampai hari ini, katanya, masih belum ada realisasi. Perbankan se kawasan Tapal Kuda belum mencairkan, dengan alasan kuota habis. Padahal pihak developer sudah mengajukan permohonan FLPP kepada bank, namun sampai saat ini belum ada realisasi.

“Imbasnya terhadap developer adalah ada banyak user yang melakukan pembatalan pembelian. Tentunya kami berharap agar pihak bank seperti Bank BTN, Bank Jatim, BRI atau bank lain yang terkait agar segera merealisasikan permohonan FLPP dari teman-teman developer,” ujar Hendro saat ditemui besuki.id dirumahnya.

Alasan habisnya kuota FLPP dari pihak perbankan berdampak lesunya bisnis properti. Padahal bisnis ini juga sangat menguntungkan untuk perbankan. “Kami yang membangun, kami yang cari user atau konsumen, pihak bank tinggal mengurusi pembiayaan. Jelas sama-sama diuntungkan,” ungkap Hendro yang juga owner Dharmawangsa Group Jember.

Bendera Dharmawangsa Group Jember yang sudah berkibar lama tidak mau larut dalam lesunya bisnis properti. Mereka punya cara dengan melakukan pembiayaan sendiri yaitu istilah in house, bahkan sampai sepuluh tahun angsuran. Tentunya peran pemerintah masih ditunggu oleh developer lainnya sebagai wujud peran serta membangun negeri.

0 0

About Post Author

Besuki.id

Jalan suprapto 16
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Besuki.id

Jalan suprapto 16

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan