Serikat Buruh Merdeka: Bupati Jember Harus Tegas Menindak Perusahaan “Nakal”

Read Time:2 Minute, 56 Second

Perlu diingat bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Upah pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus di atas upah minimum.

“Upah minimum itu peruntukannya bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun di SK Gubernur menurut Diktum Kesatu dan Diktum Kedua. Disitu sebelum upah minimum itu disahkan oleh Gubernur, seluruh perusahaan itu menjawab mampu membayar sesuai upah minimum. Sesudah itu setelah SK Gubernur meluncur ke Bupati, masing-masing perusahaan mengumpulkan serikat buruh sebagai perwakilan LKS untuk mengajukan penangguhan upah minimum,” ungkap M.Sabar,RPM, Ketua Serikat Buruh Merdeka (SBM) Kabupaten Jember.

Pengusaha yang tidak mampu membayar upah pekerja sesuai upah minimum dapat mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.

“Seharusnya kalau perusahaan tidak mampu membayar upah minimum maka diadakan audit independen biar tidak kecemburuan sosial dan tidak ada dusta diantara kita. Salah satu contoh, bukan hanya perusahaan yang tidak mampu, saat masyarakat bilang tidak mampu dan mengurus surat keterangan tidak mampu maka Kepala Desa menurunkan tim ke masyarakat itu, diaudit keberadaannya, difoto rumahnya, ditanyakan kepada tetangganya apa betul-betul tidak mampu,” papar M.Sabar,RPM saat diwawancarai besuki.id dirumahnya.

Penangguhan upah minimum ini diatur dalam Pasal 90 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi: Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.

Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyebutkan sebagai berikut: Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

Namun, terkait Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan ini, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 72/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa frasa“…tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, Mahkamah memberi penegasan selisih kekurangan pembayaran upah minimum selama masa penangguhan tetap wajib dibayar oleh pengusaha.

“Penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan. Selisih upah minimum yang belum terbayar selama masa penangguhan adalah utang pengusaha yang harus dibayarkan kepada pekerja atau buruhnya,” imbuhnya lagi.

Apabila pengusaha tidak dapat membayar sesuai upah minimum, kata M.Sabar,RPM, ia dapat mengajukan permohonan penangguhan. Akan tetapi, jika si pengusaha tidak mendapatkan persetujuan untuk penangguhan penerapan upah minimum dari Gubernur dan tetap membayar upah pekerja di bawah upah minimum, maka pengusaha akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100 juta dan paling banyak Rp.400 juta.

Ketua Serikat Buruh Merdeka Jember meminta kepada pemerintah terkait agar seluruh perusahaan di Kabupaten Jember yang tidak membayar upah minimum harus ada penindakan. Setidak-tidaknya harus ada jalan keluar bagaimana baiknya. Bukan hanya Dinas Tenaga Kerja, juga Bupati pun harus ada penindakan secara tegas. Karena Bupati sebagai Inspektur Nomer Satu di seluruh perusahaan. “Biar jelas Diktum Kesatu dan Diktum Kedua peruntukannya kepada pekerja yang mana,” tandasnya.

0 0

About Post Author

Besuki.id

Jalan suprapto 16
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Besuki.id

Jalan suprapto 16

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan