Bupati LIRA Probolinggo: Bagaimana Ada Pengawasan Kalau Penyelenggaranya Tidak Transparan?

Read Time:2 Minute, 8 Second

Selasa 21-01-2020, sengketa informasi antara Deni ilhami (Pemohon) dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo (Termohon) pada agenda pembuktian awal sidang ditunda. Pasalnya Termohon yang diwakili oleh Diskominfo Kabupaten Probolinggo tidak memiliki legalitas surat kuasa didalam persidangan. Sengketa informasi ini muncul karena permintaan Pemohon atas informasi mengenai salinan:
1.Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah terhadap penerima hibah yang tercantum dalam Putusan Bupati Probolinggo No:903/774/426.32/2017 Tentang penetapan penerima hibah kepada pemerintah,badan/lembaga/organisasi swasta,kelompok/anggota masyarakat dikabupaten probolinggo tahun anggaran 2017.
2.Permintaan Perdes tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa seluruh desa di Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2016-2018.
3.Anggaran Realisasi Belanja Modal Jalan dan Irigasi Tahun Anggaran 2016-2018 serta dokumen kontrak.

Sidang pembuktian yang dipimpin oleh majelis hakim Nur Aminuddin,S.Ag.M.M, memutuskan sidang pembuktian sengketa informasi ini ditunda atas kesepakatan dari kedua belah pihak yang dimana pihak Termohon ada kekurangan legalitas (surat kuasa).

Sementara itu, Deni Ilhami (Sekda Lira) menyatakan sangat kecewa kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai Termohon tidak siap dalam sidang Ajudikasi Non Litigasi ini karena perwakilannya yang hadir di persidangan tidak membawa surat kuasa sehingga sidang ditunda. “Padahal surat panggilan sidang tersebut menurut Panitera Pengganti Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur diterima tanggal 17 Januari 2020 oleh Pegawai Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” ucapnya.

Bupati Lira, Samsudin,SH, juga menyayangkan kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo tentang keterbukaan publik saja harus disengketakan. “Inikan menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo kurang transparan tentang informasi publik. Bagaimana masyarakat bisa mengawasi ketika penyelenggaranya kurang transparan tentang informasi publik,” tegasnya.

Ini bukan yang pertama kali sidang Keterbukaan Informasi Publik, bahkan sebelumnya sudah ada putusan mediasi dari Komisi Informasi yang mana seharusnya pada tanggal 15 Januari 2020 kemarin berdiskusi berkaitan dengan teknis pemberian data sesuai dengan putusan mediasi. “Namun Pemerintah Kabupaten Probolinggo tidak melakukan itu dan itu kami tunggu sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 jika tidak ada maka LSM Lira DPD Kabupaten Probolinggo melalui Sekda LSM LIRA Deni Ilhami akan melaporkan Pimpinan Badan Publik Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” tegas Samsudin,SH.

Ini sesuai dengan Pasal 52 UU No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

0 0

About Post Author

Besuki.id

Jalan suprapto 16
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Besuki.id

Jalan suprapto 16

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan