Dugaan Pelanggaran HAM Dalam Penangkapan Anggota SMB di Jambi

Read Time:3 Minute, 45 Second

Telah 3 pekan sejak peristiwa Penangkapan masyarakat anggota Serikat Mandiri Batanghari (SMB), di Jambi mengemuka di media sejak tanggal 19 Juli 2019. Sebelumnya menyikapi video penyiksaan terhadap anggota-anggota SMB yang ditangkap kami, masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi, akademisi dan individu-individu yang memiliki perhatian terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia menyerukan protes melalui rilis pada tanggal 21 Juli 2019. Intinya mengingatkan Polri untuk menghentikan aksi-aksi kekerasan, penyiksaan, perlakuan kejam dan tidak manusiawi terhadap orang-orang yang ditangkap. Jika ada dugaan tindak pidana maka Polisi harus melakukan proses hukum sesuai dengan prosedur dan menghormati hak asasi manusia dimana penyiksaan dan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan menurut hukum dan hak asasi manusia.

Kami membaca hasil temuan investigasi YLBHI dan bersepakat bahwa dugaan pelanggaran HAM dikasus penangkapan anggota SMB harus diungkap. Dari laporan tersebut telah ditemukan dugaan pelanggaran HAM berupa:

  1. Ratusan orang ditangkap sewenang-wenang oleh ratusan anggota Polri dan TNI pada tanggal 18 Juli dan 19 Juli 2019 tanpa surat tugas, tanpa surat perintah penangkapan, tanpa pernah dipanggil secara sah menurut hukum;
  2. Anggota SMB setelah ditangkap tidak dibawa kekantor Kepolisiasn tetapi diduga bawa kekantor perusahaan dan sempat ditahan dikantor Perusahaan Wira Karya Sakti (WKS) milik Sinar Mas Group yang selama ini berkonflik dengan petani;
  3. Telah terjadi penyiksaaan, perlakuan keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia terhadap ratusan orang-orang SMB;
  4. Telah terjadi pembakaran kantor SMB, pembongkaran pondok-pondok ribuan anggota SMB, pengrusakan fasilitas sosial yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat SMB berupa Rumah Ibadah, 1 buah Mushola, dua buah gereja, pondasi masjid yang sudah mulai dibangun, Sekolah TK, fondasi SMP hingga SMA. Rumah-rumahwarga dibakar, kendaraan hilang tanpa surat penyitaan ada pula mobil warga yang dibakar;
  5. Adanya larangan terhadap keluarga maupun pihak luar untuk bertemu dengan Tersangka. Sampai dengan laporan ini diturunkan keluarga dilarang bertemu dengan tersangka. YLBHI secara langsung mendatangi Polda pada tanggal 25 Juli 2019 dan bertemu dengan Direksrimum Polda Jambi, namun dilarang menemui tersangka dengan alasan bukan YLBHI bukan keluarga, padahal KUHAP, pasal 60 memperbolehkan dan adalah memang hak tersangka untuk dapat bertemu dengan pihak lain yang berkepentingan

Untuk itu Solidaritas masyarakat sipil untuk petani Jambi meminta:
1. Polri melakukan proses hukum terhadap 59 orang tersangka berjalan secara transparan dan menghormati hak asasi manusia, menghentikan aksi-aksi penyisiran;
2. Komnas HAM, Ombudsman, Komnas Perempuan perlu turun kelapangan melakukan pendalaman dan membentuk tim pencari fakta guna mengungkap pelanggaran pada proses penangkapan-penangkapan anggota SMB dan mencegah pelanggaran berlanjut;
3. Negara harus menyelesaikan konflik lahan dengan menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia. Itikad penyelesaian konflik tersebut dapat dimulai dengan:
a. KLHK harus membuka Izin-izin konsesi PT WKS, sehingga dapat diketahui sampai batas mana WKS memperoleh izin, cara perolehannya seperti apa;
b. KLHK harus membuka 5 Izin HTR dan daftar anggota koperasi, pertimbangan dan proses terbitnya HTR

Solidaritas Masyarakat Sipil untuk Petani

  1. Proteksi Internasional
  2. Huma
  3. Aliansi Masyarakat Adat (AMAN)
  4. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
  5. Pusat Studi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhamadiyah Surabaya
  6. Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM) Indonesia
  7. Pusat Studi HAM dan Migrasi (CHRM) Universitas Jember
  8. Pusat Pengembangan HAM dan Demokrasi (PPHD) FH-Universitas Brawijaya Malang
  9. Pusat Studi Hukum HAM/HRLS FH Universitas Airlangga, Surabaya
  10. Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia PKPP (HAM) Universitas Lampung
  11. Pusat Kajian Taman Metajuridika, FH Universitas Mataram
  12. Pusat Studi HAM, universitas Negeri Medan
  13. Pusat Riset HAM Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
  14. Walhi Jatim
  15. KontraS
  16. SAI
  17. Forbanyuwangi
  18. ForkoMM Banyuwangi
  19. Komunitas Pojok
  20. Solidaritas Kita
  21. Walhi Jakarta
  22. I Solidarity
  23. Bintang Gana
  24. Manikaya Kauci
  25. Dermayu Ora Meneng (DOM)
  26. Perpustakaan Jalanan Denpasar (PJD)
  27. LBH Disabilitas
  28. Asosiasi Pekerja Sejahtera Malang (APSM)
  29. PPLP Kulon Progo
  30. GERAK Bandung
  31. Omah Laras
  32. Selawase (Selamatkan Waduk Sepat)
  33. Front Nahdiyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Korda Jawa Timur
  34. Prodem Bali
  35. ForBALI
  36. Frontier-Bali
  37. Aliansi Perpustakaan Jalanan
  38. Solidaritas Perjuangan
  39. Umah Pumpun Dumai Riau
  40. Akar Rumput
  41. GEEKSSMILE
  42. JATAM
  43. KIARA
  44. KRuHA
  45. Walhi Bali
  46. Jaringan Pemerhati Lingkungan (JPL) Cilacap

Individu:
44. Dian Noeswantari, Pusham Ubaya Surabaya.
45. Julio Harianja, Mahasiswa Unnes Semarang
46. Heru Susetyo, FHUI Depok
47. Umar Sholahudin (FISIP UWK Surabaya)
48. Rian Adhivira Prabowo, Semarang
49. Aloysia Vira Herawati, Pusham Ubaya, Surabaya
50. Oki Hajiansah Wahab, UMK, Lampung
51. Majda L Muhtaj, Pusham Unimed
52. Dewi Kandiati, Universitas Negeri Semarang
53. Awaludin Marwan, Peneliti Tordillas, Jakarta
54. Dizar Al Farizi, Surabaya
55. Inge Christanti,Pusat Studi HAM Univ. Surabaya
56. Haris Azhar, Sekolah Tinggi Hukum Jentera
57. Sri Lestari Wahyuningroem, UPN Veteran Jakarta
58. Mohammad Ilham Agang, FH Uni Borneo Tarakan Kalimantan Utara
59. Suraiya Kamaruzzaman, Universitas Syiah Kuala
60. Fajri M. Muhammadin, FH UGM Aceh
62. Portalica, Seniman
63. Walhi Eksekutif Nasional

0 0

About Post Author

Besuki.id

Jalan suprapto 16
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Besuki.id

Jalan suprapto 16

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan