Pospera Jember: Plh Cuma Sebentar, Jangan Hanya Seremonial

Read Time:1 Minute, 49 Second

Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) mengingatkan Plh. Bupati Jember agar mengerjakan hal-hal mendasar dalam koridor perencanaan pembangunan Kabupaten Jember kedepan secara teknokratik, karena itu adalah domain birokrasi yang dipimpin oleh Plh hari ini. Misalnya, apakah perencanaan pembangunan di Jember sudah ada peran serta masyarakat.

“Bagaimana dengan identifikasi isu-isu nasional dan provinsi misalnya Covid-19, itu lebih penting daripada hanya acara seremonial yang menghabiskan waktu, wong dia di Jember cuma sebentar,” ujar Rickhardo Hasudungan Tumanggor, Ketua DPC Pospera Jember saat diwawancarai via ponsel oleh media ini.

Plh. Bupati Jember sebaiknya juga mampu untuk menterjemahkan agenda-agenda Bupati Jember yang baru, seperti tentang strategi penanggulangan kemiskinan (kultural plus struktural), reformasi birokrasi dan infrastruktur.

“Menurut kami itu lebih urgen mengingat keterbatasan waktu dan jangkauan Pak Plh. Bupati Jember,” tambah Ricky, sapaan akrab ketua ormas pendukung Presiden Joko Widodo ini.

Diberitakan sebelumnya Plh. Bupati Jember Hadi Sulistyo memberikan pengarahan kepada sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, Senin, 22 Februari 2020.

Dalam pengarahannya, Hadi Sulistyo menegaskan tidak dalam kapasitas membuat suatu kebijakan baru.

“Tapi saya melaksanakan amanah yang terkandung dalam surat gubernur tertanggal 15 Januari 2021,” terangnya.

Surat itu menyebutkan membatalkan semua kebijakan atau keputusan bupati setelah melakukan cuti di luar tanggungan negara.

Artinya, secara norma hukum bahwa jabatan plt maupun plh yang menjadi kebijakan atau keputusan bupati pascacuti di luar tanggungan negara tersebut tidak pernah ada karena tidak ada izin gubernur.

Sehingga, tidak perlu adanya pencabutan keputusan yang diambil bupati tanpa persetujuan gubernur tersebut.

Hari menjelaskan, surat gubernur tersebut merupakan instruksi yang harus dilaksanakan dan memiliki kekuatan hukum.

“Disini yang mendasar menurut saya Plh. Bupati Jember kurang memahami peraturan kepegawaian, bisa jadi Plt pejabat juga gagal paham. Plt itu bukan jabatan kosong, itu disahkan dengan hukum oleh bupati definitif,” imbuh Ketua DPC Pospera Jember mengomentari pernyataan Plh. Bupati Jember kemarin.

Menurut Ricky, keputusan yang sebelumnya harus dicabut atau bisa juga dengan cara dibuatkan surat keputusan yang baru. “Itu pun kalau Plh. Bupati Jember punya wewenang, jangan membikin masyarakat Jember jadi bodoh dalam memahami perilaku yang bukan tindakan hukum,” ketusnya.

“Ini saya jadi curiga, yang tidak kapabel ini Plh. Bupati Jember atau yang mengirim beliau ke Jember,” tandas Ricky menutup wawancaranya dengan awak media.

0 0

About Post Author

Besuki.id

Jalan suprapto 16
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Besuki.id

Jalan suprapto 16

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan