Ditindaklanjuti ke Bawah, Diberi Sanksi Tegas, Kemudian Dilaporkan Kepada Bupati Probolinggo

Read Time:2 Minute, 3 Second

Selasa (27/8) Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) Kabupaten Probolinggo menghadiri undangan dari Kementerian Sosial, Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) di aula Dinas Sosial. Dalam pertemuan ini atau lebih tepatnya diskusi bersama,  Lira resmi melaporkan dugaan double job (Rangkap Jabatan) antara Pendamping PKH dengan Guru Bersertifikat Pendidik ke Dinas Sosial dan Kementerian Agama di Probolinggo.

Berdasarkan surat keputusan Direktur Jaminan Sosial No. 249/LSJ.JS/BLTB/07/2014 tentang kriteria rangkap pekerjaan bagi pegawai kontrak pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di pusat, provinsi dan kabupaten/kota tertuang bahwa pendamping PKH dilarang menjadi guru yang mengajarnya lebih 6 jam dalam satu minggu. Padahal guru yang bersertifikat pendidik tersebut minimal mengajar 24 jam dalam 1 minggu sesuai surat keputusan Menteri Agama No. 103 tahun 2015 tentang pedoman pemenuhan beban kerja guru madrasah yang bersertifikat.

Dalam hal ini Achmad Arif,SH,MM, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, memberi ucapan terima kasih atas surat yang disampaikan oleh LSM Lira kepada Dinas Sosial. “Dengan adanya surat ini kami akan tindak lanjuti ke bawah dan memberikan sanksi tegas dan kami akan lapor ke Ibu Bupati Probolinggo,” ucapnya.

Begitu juga kata Dr.H.Didik Heriyadi,S.Ag,M.Pd, selaku Kepala Seksi Pendidikan Agama (Pendma) Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo juga mengatakan bahwa mereka betul-betul tidak tahu kalau ada guru yang bersertifikasi mempunyai double job sebagai pendamping PKH. “Untuk itu saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan Lira. Kami akan melakukan upaya untuk kroscek ke lapangan dan mohon waktu karena ini merupakan suatu masukan yang sangat luar biasa bagi saya. Harapannya bagi yang guru betul-betul yang double job akan kami beri sanksi tegas,” katanya.

Dari 256 pendamping PKH, LSM Lira menemukan sebanyak 33 orang yang diduga double job dengan guru sertifikasi. Menurut Deni Ilhami,SH, selaku Sekda LSM Lira, atas perintah Bupati Lira Samsudin,SH, mereka melakukan investigasi dan verifikasi data pendamping PKH yang diduga rangkap jabatan dengan guru bersertifikat pendidik. “Kami menemukan 33 orang pendamping PKH yang diduga double job dengan guru bersertifikat pendidik. Atas dasar temuan itu kami melakukan pelaporan atau pengaduan ke Menteri Sosial RI, Menteri Agama RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo dan Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo.

“Tuntutan kami agar pendamping PKH dan guru bersertifikat pendidik tersebut diberhentikan dan pengembalian gaji yang selama ini diterima kepada kas negara sesuai peraturan perundang-undangan. Jika hal itu tidak dilakukan kami akan melaporkan ke aparat penegak hukum atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor-red),” tegas Deni.

0 0

About Post Author

Besuki.id

Jalan suprapto 16
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Besuki.id

Jalan suprapto 16

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan