Ketua Kelompok PKH Membawa Satu Kresek Kartu ATM, Aktivis Silo Siap Adu Data Dengan Pendamping

Read Time:1 Minute, 37 Second

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Silo Kabupaten Jember dipersoalkan oleh Bambang Misnoto. Aktivis Kecamatan Silo berusia 46 tahun ini mempersoalkan kartu-kartu ATM penerima PKH yang kemudian dikumpulkan di tangan ketua kelompok maupun disatukan di pendamping. Kartu ATM tersebut adalah hak masing-masing penerima karena tercantum nama mereka.

“Seharusnya pendamping atau ketua kelompok hanya mendampingi penerima saat mengambil uangnya di anjungan tunai mandiri. Karena saya saya pernah menemukan ketua kelompok membawa satu kresek hitam berisi puluhan kartu atm dan mencairkan dana PKH di ATM BNI SPBU Sempolan,” ungkapnya. Bambang berharap agar ketua kelompok maupun pendamping bisa ikut mencerdaskan kehidupan bangsa minimal dengan cara memberikan pelayanan sebenar-benarnya.

Selain hal tersebut ada juga temuan revisi buku tabungan atau pengalihan nama karena orangtua meninggal. “Kalau memang buku tabungan penerima PKH itu direvisi mengapa sampai bertahun-tahun tidak ada penyelesaian. Apa benar dalam jangka yang sampai dua tahun ini tidak ada pencairan, karena kartu atm diambil pendamping,” ujar Bambang lagi.

Bambang Misnoto juga mengungkapkan bahwa ada tekanan dari pendamping PKH kepada penerima yang, oleh pendamping, dianggap rewel. “Saya sebagai aktivis di Kecamatan Silo ingin meluruskan, bukan mencari-cari, ini keluarga penerima PKH sampai datang kerumah, ketakutan atas tekanan pendamping PKH,” keluhnya.

Bapak dua anak ini rupanya sangat mencermati pelaksanaan Program PKH dari pemerintah. Simpang siurnya pelaksanaan di lapangan banyak ditemukan. Ada penerima PKH yang pindah sekolah kemudian dihentikan pencairan bantuannya dengan alasan dari pendamping karena sistem. Kemudian pria paruh baya ini juga menemukan di Desa Harjomulyo ada kartu atm yang diambil ketua kelompok dengan alasan sudah tidak dapat lagi. “Bagaimana penerima PKH bisa tahu dia dapat atau tidak kalau kartu atm nya diambil ketua kelompok,” tandas Bambang.

Terakhir Bambang Misnoto berharap agar Dinas Sosial mau membuka data penerima PKH agar supaya tidak ada pembodohan terhadap masyarakat. Dinas Sosial juga harus ketat terhadap validasi yang dilakukan pendamping PKH. “Karena validasi adalah ujung tombak terhadap keakuratan data penerima. Saya siap adu data dengan pendamping PKH Kecamatan Silo,” tantangnya.

0 0

About Post Author

Besuki.id

Jalan suprapto 16
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Besuki.id

Jalan suprapto 16

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan