Relokasi Saluran Irigasi Rugikan Petani Puger

Read Time:6 Minute, 53 Second

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada tahun 2017, provinsi Jawa Timur memiliki sekitar 1.176.650 hektar lahan persawahan. Luasan tersebut terbagi dalam dua kategori irigasi dan non irigasi, luasan lahan sawah irigasi berjumlah 924.515 hektar sedangkan non irigasi 252.135 hektar. Dalam data tersebut, kabupaten Jember menempati peringkat kedua luasan wilayah sawah terbesar se Jawa Timur sejumlah 86.144 hektar setelah kabupaten Lamongan di urutan pertama yakni 87.833 hektar disusul urutan ketiga kabupaten Bojonegoro seluas 78.517 hektar.

Meskipun kabupaten Jember menjadi salah satu daerah agraris terbesar di Jawa Timur, namun kinerja sektor pertanian makin melambat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 sektor pertanian memiliki sumbangsih 30 persen untuk PDRB. Namun pada tahun 2018, sumbangsih turun menjadi 27 persen. Produktifitas panen yang turun menjadi salah satu pengaruh utamanya. Tahun 2014 produktivitas panen yakni sebesar 6 ton menjadi 5,5 ton pada tahun 2018. Selain itu juga ada faktor lain seperti hama penyakit. Kemudian tingkat kesuburan tanah menurun akibat terlalu berlebihan menggunakan pupuk kimia. Dan banyak hal yang lainnya. Hal tersebut terjadi didasari oleh kebijakan pemerintah yang belum terealisasikan dengan baik, namun hanya sebatas janji manis belaka.

Kenyataan diatas menjadikan spirit janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Jember hanya menjadi janji tanpa bukti. Janjinya (pada janji ke-10) untuk membangun kedaulatan pangan melalui penyediaan pengairan, penyediaan pupuk tepat waktu, dan optimalisasi lahan pertanian kenyataannya masih belum terwujud. Realita di gress root persoalan konflik agraria dan sengketa lahan masih masif. Salah satu contoh, persoalan relokasi saluran irigasi di Kecamatan Puger dari tahun 2018 lalu hingga saat ini belum usai dan tuntas.
Persoalan relokasi saluran irigasi oleh PT.Semen Imasco Asiatic mulai tahun 2018 sampai saat ini oleh warga petani di tolak. Khususnya petani Desa Puger Wetan dan Puger Kulon. Pasalnya relokasi yang menyebabkan debit air menurun menjadikan air tidak sampai masuk ke saluran irigasi tersier di beberapa wilayah Puger Wetan dan sebagian besar wilayah Puger Kulon. Akibatnya, produktivitas pertanian terkendala karena tanah mengalami kekeringan yang menyebabkan terjadinya gagal panen. Ditambah ongkos membeli bahan bakar desel per hektarnya petani membutuhkan sekitar 300 ribu selama tiga hari sekali.

Upaya petani dalam mempertahankan saluran irigasi ke semula mendapatkan banyak halang rintang. Mereka tidak satu dua kali telah melayangkan protes ke sejumlah instansi pemerintahan. Mulai dari pemerintah desa sampai provinsi. Juga ke PT. Semen Imasco Asiatic sendiri. Akan tetapi protes petani tidak di indahkan sampai saat ini. Justru sebaliknya petani malah sering mendapatkan tekanan dan intimidasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga petani tidak memiliki kepercayaan terhadap siapapun termasuk pemerintah sendiri. Petani memutuskan independen dan akan berjuang sepenuhnya agar saluran irigasi tidak di pindah.

Sedari awal, petani mengaku tidak dilibatkan dalam persoalan relokasi oleh pihak PT. Semen Imasco Asiatic. Kemudian tiba-tiba Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air kabupaten Jember mengeluarkan surat perihal Uji Coba Saluran Puger Baru dengan No. Surat 610/87/35.09.312/2020 yang berisi tentang Uji coba I (Musim Hujan) Saluran II Puger Baru daerah Irigasi Bedadung selama 3 hari. Terhitung 11-13 Februari 2020. Hasil dari uji coba tersebut ternyata air tidak sampai masuk ke wilayah Puger Wetan apalagi wilayah Puger Kulon. Selama uji coba tersebut juga tidak ada hasil riset yang jelas dari Dinas PU Bina Marga dan SDA kabupaten Jember. Malahan selama tiga hari masa uji coba petani bersama PC PMII Jember dan FNKSDA Komite Jember berada di lokasi dan tidak ada satupun dari Dinas mengecek ke lokasi. Pada hari Jum’at 14 Februari 2020 petani meminta Kordinator Wilayah Puger (bagian pengairian) Dinas PU Bina Marga dan SDA berinisial “A” agar mengecek ke lokasi. Mereka meminta kepada “A” agar menyampaikan kondisi rill di lapangan akibat relokasi saluran irigasi kepada atasannya. Kondisinya adalah air yang tidak sampai masuk ke wilayah persawahan Puger Wetan (sebagian) dan Puger Kulon.

Pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi disebutkan pada pasal 26 ayat (1) “bahwa partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wujudkan mulai dari pemikrian awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi”. Ayat (2) disebutkan “Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalambentuk sumbangan pikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana”. Kenyatannya adalah masyarakat petani (pengguna air) tidak dilibatkan sama sekali dalam proses tersebut.

Pasal 85 tentang Pengawasan ayat (1) disebutkan “Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat”. Ayat (2) disebutkan “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. Pemantauan dan evaluasi agar sesu`ai dengan norma, standar, pedoman, dan manual; b. Pelaporan; c. Pemberian rekomendasi, dan c. Penerbitan. Ayat (3) disebutkan “Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak berwenang”. Dalam hal ini petani sudah beberapa kali melayangkan surat pengaduan/protes kepada instansi pemerintahan. Terkahir pada Senin, 17 Februari 2020 petani melayangkan surat pengaduan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Timur dan sesudahnya kepada Dinas PU Bina Marga dan SDA kabupaten Jember atas relokasi saluran irigasi oleh PT. Semen Imasco Asiatic. Sikap petani Puger Wetan dan Puger Kulon menolak relokasi saluran irigasi. Karena hal tersebut merugikan petani. Namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjutan dari pemerintah atas pengaduan petani. Petani sudah melakukan tahapan prosedural dengan memposisikan mereka sebagai pengawas. Sebagaimana tertera pada UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pasal 82 huru (c) dan (d) bahwa Masyarakat berhak memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air serta masyarakat berhak menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai kondisi setempat.

Ayat (5) disebutkan “Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum”. Dalam hal ini segala informasi relokasi yang harusnya disampaikan kepada petani oleh instansi pemerintahan berlangsung secara terbuka dan transparan. Pada bulan September 2019 lalu, pada saat acara Sosialisasi Perizinan Pemakaian Tanah dan Barang Milik Daerah oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur tertanggal 19 September 2019 di Kantor Kecamatan Puger berlangsung secara terbatas dan tertutup sehingga di persoalkan oleh petani. Pada acara tersebut petani tidak banyak yang di undang. Hanya beberapa petani saja yang di undang. Petani yang tidak dapat undangan tidak boleh masuk termasuk pada waktu itu media juga sempat di usir oleh Satpol PP. Padahal acara tersebut membicarakan soal pemindahan saluran irigasi. Akhirnya petani yang tidak di undang protes dan mendengarkan dari luar dan jendela kantor. Membuktikan bahwa pemerintah dalam hal ini tidak transparan dan tidak terbuka atas informasi yang menjadi hak petani ketahui.

Dalam proses uji coba relokasi terdapat kerugian yang petani alami. Misalnya saja kekeringan hingga menyebabkan gagal panen dan biaya desel 300 ribu per tiga hari untuk satu hektar lahan. Jelasnya petani dirugikan atas uji coba relokasi. Pada Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pasal 82 huruf (b) tertera bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air. Dan pemerintah selaku yang bertanggung jawab khususnya Dinas PU Sumber Daya Air harus memastikan hak masyarakat petani terpenuhi.
Dari kenyataan diatas, Petani Puger, PC PMII Jember, dan FNKSDA Komite Jember meminta kepada pemerintah kabupaten Jember, DPRD Kabupaten Jember, Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Puger untuk:

1.Menghentikan segala upaya relokasi saluran irigasi oleh PT. Semen Imasco Asiatic, karena cacat secara hukum dengan tidak dilibatkannya petani secara umum pada proses perencanaan hingga keputusan relokasi saluran irigasi yang dalam ini telah di atur dalam PP No. 20 tahun 2006.

2.Meminta agar pemerintah daerah kabupaten Jember beserta dinas terkait dan pemerintah provinsi Jawa Timur beserta dinas terkait tegas untuk menindak oknum pemerintah yang tidak transparan atas segala informasi dan kebijakan terkait relokasi saluran irigasi oleh PT. Semen Imasco Asiatic.

3.Memenuhi hak masyarakat petani atas kerugian yang di alami berdasarkan UU No. 7 tahun 2004.

4.Meminta agar relokasi saluran irigasi dikembalikan ke posisi semula atas dasar masyarakat petani keberatan terkait relokasi saluran irigasi oleh PT. Semen Imasco Asiatic.

5.Meminta Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air menormalisasi saluran irigasi.

Oleh: Gandys Nanda I (Ketua II Bidang Advokasi dan Gerakan PC PMII Jember 2019/2020)

0 0

About Post Author

Besuki.id

Jalan suprapto 16
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Besuki.id

Jalan suprapto 16

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan