Perhutanan Sosial, Saatnya Hutan Untuk Rakyat.

Read Time:1 Minute, 56 Second

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Pemerintah telah menargetkan 12,7 juta hektar untuk Perhutanan Sosial. Untuk merealisasikan hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.83 Tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Melalui Perhutanan Sosial, beberapa hal hendak dicapai, diantaranya adalah untuk menciptakan dan mempercepat pemerataan akses dan distribusi aset sumberdaya hutan, Menyelesaikan konflik tenurial di kawasan hutan, Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan dengan semangat Hutan Lestari Rakyat Sejahtera.

Pasca diterbitkannya SK Perhutanan Sosial, masyarakat juga akan mendapatkan pendampingan dari pemerintah. Salah satunya adalah pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial oleh Kementrian LHK melalui Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup sebagai upaya penggalian dan pengembangan potensi wilayah yang ada.

Dalam kunjungannya ke Jember untuk Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), perwakilan Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup, Danang (14/05/2019) menyampaikan, “ Fokus prioritas pengembangan usaha paska izin tahapannya di awali dari pembentukan KUPS dan pengembangan usaha, KUPS sendiri disusun guna menunjukan bahwa kelompok memang sudah memiliki potensi untuk dikembangkan”.

Danang menambahkan, bahawa dirinya mengajak agar semua pihak terlibat dalam proses pendampingan pasca izin yang nantinya akan dikeluarkan oleh Kementrian LHK., kelompok tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada dukungan dan kerjasama dari para pihak, mulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan juga SKPD terkait.

Sementara itu, Awan Iswanto, perwakilan dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa, Bali Nusa Tenggara menyampaikan bahwa Kelompok yang sudah mendapatkan SK Kulin KK maupun IPHPS dan telah membentuk KUPS dapat mengajukan fasiltas kepada Kementrian, “Fasilitasi dari kami ada Bang PeSoNa (Pengembangan Perhutanan Sosial Nusantara) dan yang kedua ada bantuan alat ekonomi untuk peningkatan kelola usaha kelompok”, tegasnya.

Wakil Administratur Perhutani KPH Jember, Ahmad Faisal, saat ditemu dalam acara pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial KUPS di LMDH Rengganis menyampaikan , “Di Jember sendiri terdapat 37 usulan Perhutanan Sosial. Dari 37 usulan Perhutanan Sosial, 19 usulan telah melalui tahap verifikasi teknis, 17 sedang dalam proses pengajuan ke kementrian serta 1 usulan yang telah mendapatkan SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK)”.

Faisal juga berharap dengan adanya Perhutanan Sosial masyarakat mampu meningkatkan perekonomiannya dengan memanfaatkan potensi yang ada tanpa meninggalkankan prinsip Hutan Lestari Rakyat sejahtera.

0 0

About Post Author

Besuki.id

Jalan suprapto 16
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Besuki.id

Jalan suprapto 16

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan